Kementerian Pekerjaan Umum Pada Tahun 2021 Targetkan Peningkatan Anggaran 42%

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang mencari anggaran sebesar Rp 149,8 triliun (US $ 10,1 miliar) untuk tahun 2021 - meningkat 42,7 persen dari alokasi tahun ini - sebagian untuk mendanai proyek infrastruktur guna mendukung pemulihan ekonomi bangsa.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pada hari Kamis bahwa kementerian akan fokus pada enam program prioritas tahun depan: ketahanan pangan, pembangunan konektivitas, pembangunan kesehatan masyarakat, menarik investasi di kawasan strategis, menyediakan jaring pengaman sosial melalui proyek padat karya dan peningkatan mitigasi bencana.

“Dari anggaran Rp 149,8 triliun yang dialokasikan pada 2021, kami alokasikan Rp 18,14 triliun untuk program cash for work [PKT] padat karya. Program ini akan mendapat alokasi lebih tinggi dari anggaran tahun ini sebesar Rp 12,32 triliun,” Basuki kata.

Kementerian mengalokasikan Rp 11,5 triliun untuk porsi PKT dari program dan Rp 654 miliar untuk porsi kerja padat karya tahun ini, menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 680.000 pekerja di tengah gelombang pengangguran selama krisis kesehatan.

Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi 5,32 persen pada kuartal kedua tahun ini karena konsumsi domestik, investasi bisnis dan belanja pemerintah turun secara signifikan. Pemerintah memperkirakan ekonomi akan berkontraksi 0,2 hingga 1,1 persen tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu mengatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia pada 2021 mungkin belum “full power”, karena pemerintah memperkirakan pandemi COVID-19 akan terus menekan konsumsi dan investasi domestik hingga tahun depan. Mengingat tantangan tersebut, pemerintah mengharapkan ekonomi tumbuh 4,5 hingga 5,5 persen tahun depan.

Untuk meningkatkan ketahanan dan ketahanan pangan, Basuki mengatakan, kementerian akan mengalokasikan Rp 6,47 triliun untuk program food estate di Kalimantan Tengah. Program tersebut bertujuan untuk mengubah 165.000 hektar lahan yang sebelumnya dikelola oleh Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) menjadi lahan pertanian.

“Kami akan mulai memperbaiki sistem irigasi dan aksesibilitas zona food estate pada Oktober. Kami akan terus mengembangkan lahan seluas 133.000 hektar pada tahun 2021, dan mudah-mudahan bisa mulai menanam tanaman tahun depan,” ujarnya.

APBN 2021 sedang dibahas di DPR dan harus disetujui oleh legislatif sebelum diberlakukan.